krosor

Dancing Cat

Minggu, 20 Desember 2015

uji kompetensi 4



Uji kompetensi 4
Kelas XII
1.  Pasal 4 dan pasal 16 UUD negara RI 1945
2    2. Yudikatif
3    3.  President
4    4.  Negara indonesia berdasarkan atas hukum
5    5. Presidensial dan parlemnenter
6    6. Presiden
7    7.  Presidensial
8    8. Memberi grasi
9    9.   pemerintahan
1   10.   Pemerintahan mentri bertanggung jawab kepada parlemen
1   11.   Terjaminya hak-hak warganegara
1   12.   Presiden,wakil presiden dan mentri kabinet
1   13.   MPR
     14.   Presidensial dengan partai tunggal yaitu partai komunis
1   15.   Supreme federal tribunal
1   16.   Inggris
1   17.   United stated courts of appleal
1   18.   Supreme court, united stated courts of appleal, united state distric, courts,stated and country court
1   19.   Presidensial dengan sistem komunis
2   20.   Dewan negara (rajya sabha) dan majelis rakyat (lok sabha)
2   21.   Dua
2   22.   Memberikan nasehat hukum kepada presiden dalam pemberian dan penolakan grasi
2   23.   2 dan 24A
2   24.   Memberikan nasehat hukum kepada presiden dalam pemberian dan penolakan grasi
2   25.   Memutuskan pembubaran partai polotik
2   26.   30
2   27.   Tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain
2   28.   Angket
2   29.   Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada majelis permusyawaratan rakyat
3   30.   Eksaminatif dilakukan oleh komisi ydusial

Kamis, 17 September 2015

kode etik pers

KODE ETIK Aliansi Jurnalistik Independent (AJI)
(mohon sekagus matri pers yang sudah saya berikan di blok ini)
1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi yang penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen
7. Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
Catatan: Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
Jurnalis tidak dibiarkan menjiplak.
15. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
16. Jurnalis menghindari setiap campurtangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
17. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

KODE ETIK Wartawan Indonesia (Kewi)
Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan professionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:
1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahkan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.
Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh Organisasi yang dibentuk untuk itu.
KODE ETIK Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.
Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.
Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.
BAB I
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.
Pasal 2
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
Pasal 3
Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.
Pasal 4
Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.
BAB II
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.
Pasal 7
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.
Pasal 8
Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.
BAB III
SUMBER BERITA
Pasal 9
Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.
Pasal 10
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.
Pasal 11
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.
Pasal 12
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.
Pasal 13
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.
Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.
Pasal 14
Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off the record”.
BAB IV
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK
Pasal 15
Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.
Pasal 16
Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.
Pasal 17
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan.

Kamis, 28 Mei 2015

kisi kisi soal PKn Kelas XI Ipa/Ips

Kisi kisi soal pendidikan kewarganegeraan
1.        Tujuan utama dari kerja sama antar bangsa adalah...
A.     Membina persahabatan
B.Membina perdamaian
C.Membina persatuan
D.     Menciptakan ketertiban dan kesejahteraan
E.Tidak diasingkan dari negara lain.

2.      Hak masyarakat terhadap sistem politik untuk menolak maupun menerima kebijakan politik merupakan pengertian dari ….
A.orientasi partisipatif                        C.     orientasi evaluatif                        E. orientasi motorik
B.orientasi afektif                               D.    orientasi kognitif

3.      Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan penilaian terhadap objek-objek politik, hal ini terkait dengan …
A.peranan masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan
B.peranan masyarakat dalam pelaksanaan sistem politik
C.evaluasi masyarakat terhadap tipikal objek politik
D.tanggung jawab masyarakat terhadap proses politik yang terjadi
E.pengetahuan masyarakat atas proses politik yang terjadi

4.  Hak masyarakat terhadap sistem politik untuk menolak maupun menerima kebijakan politik merupakan pengertian dari ….
       A.    orientasi partisipatif                     C.     orientasi evaluatif                        E. orientasi motorik
       B.     orientasi afektif                            D.    orientasi kognitif

5.     Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan penilaian terhadap objek-objek politik, hal ini terkait dengan …
        A.    peranan masyarakat terhadap proses pembuatan  kebijakan
        B.     peranan masyarakat dalam pelaksanaan sistem politik
        C.     evaluasi masyarakat terhadap tipikal objek politik
        D.    tanggung jawab masyarakat terhadap proses politik yang terjadi
        E.     pengetahuan masyarakat atas proses politik yang terjadi

6.     Adanya jaminan terhadap kebebasan rakyat untuk berorganisi dan berpendapat dalam rangka turut berpartisipasi dalam politik diatur dalam UUD 1945 yaitu pasal ….
        A.    Pasal 28                                       C.     Pasal 27               E. Pasal 26
        B.     Pasal 29                                       D.    Pasal 30

7.     Almond & Verba mengklasifikasikan budaya politik masyarakat dalam tiga macam yaitu …
        A.    partisipan, kaula, subjek                                          D. parokial, partisipasi, priai
        B.     abangan, santri dan priayi                    E. parokial, kaula, abangan
        C.     parokial, subjek, partisipasi

8.     Rendahnya paritisipasi politik masyarakat dalam menentukan perubahan politik, adanya sikap otoriter pemerintah serta pembatasan ruang masyarakat untuk berpartisipasi politik adalah merupakan ciri dari budaya politik ….
        A.    aktif                                             C.     partispasi             E. parokial
        B.     kaula                                            D.    priai

9.     Aktif dan kritis dalam kegiatan politik merupakan indikasi masyarakat dengan budaya politik ….
        A.    aktif                                             C.     subjek                                          E. parokial
        B.     tradisional                                    D.    partisipan

10.   Dalam suatu masyarakat pedalaman yang masih primitif serta keberadaan pemimpin suku sangat dominan sebagai kepala pemerintah, adat, dukun, dan pemimpin perang maka masyarakat tersebut masih menerapkan budaya politik ….
        A.    kaula                                            C.     clasik                                           E. abangan
        B.     kuno                                            D.    parokial

11.   Sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik merupakan pengertian dari ….
        A.    sistem politik                               C.     manajemen politik                       E.sosialisasi politik
        B.     komunikasi politik                       D.    budaya politik

12. Masyarakat politik terdiri atas ….
        A.    eksekutif                                                              D.    elit politik dan massa politik
        B.     anggota legislatif                                                  E.     ormas
        C.     pemimpin partai dan simpatisan

13.   Suatu negara yang demokratis sangat memungkinkan masyarakat untuk ….
        A.    memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri sebebas mungkin
        B.     mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa memberikan solusi
        C.     memhami akan adanya otoritas pemerintah
        D.    memobilisasi masa untuk bersikap anarkis
        E.     mengembangkan kebebasan individu untuk menentukan pilihan politik sendiri

14    Secara sederhana, objek politik dapat digolongkan dalam empat objek yaitu ….
        A.    objek umum, objek input, objek out put dan pribadi sebagai objek
        B.     objek input, objek out put, objek maya, dan pribadi sebagai objek
        C.     objek struktur, objek imanen, objek permanen, objek organis
        D.    objek kognitif, afektif, psokomotorik, evaluatif
        E.     sistem sebagai objek umum, komponen kognitif, objek input, objek material

15.  Perjanjian yang dibuat lebih dari dua negara disebut perjanjian...
A.       Regional
B.       Internasional
C.       Bilateral
D.       Multilateral
E.       antar bangsa

16.      Salah satu institusi yang sangat berperan dalam melaksanakan diplomasi adalah...
A.        perdana mentri
B.        perwakilan deplomatik
C.        Presiden
D.        wakil presiden
E.        sekretaris cabinet

17.     Salah satu dari prinsip diplomasi di Indonesia adalah...
A.       Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional.
B.       Mencari sumber dana dan devisa bagi Negara
C.       Memonitor dan mengevaluasi kinerja konsuler
D.       Menjalin kerja sama tidak mengikat dengan negara lain
E.       Memajukan pertahanan pangan secara bersama

18.     Berikut ini merupakan perjanjian Internasioanl yang diklasifikasikan berdasarkan pada kriteria jumlah negara pembuatnya adalah...
A.       perjanjian antar negara dan perjanjian antar kepala Negara
B.       perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral
C.       perjanjian batas laut dan perjanjian politis
D.       perjanjian dua tahapan dan perjanjian tiga tahapan
E.       perjanjian yang menentukan dan perjanjian yang dilaksanakan

19.     Ratifikasi (pengesahan) adalah tahap penting dalam pembuatan perjanjian intrnasional karena...
A.       perjanjian tersebut bersifat mengikat
B.       untuk menghindari pengingkaran di lain waktu
C.       menyamakan persepsi di anatara utusan yang berunding dengan negara pengutus
D.       menentukan sanksi bagi pelanggara perjanjian

20.     mencerminkan paham demokrasi.
Batalnya suatu perjanjian internasional karena...
A.       tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak
B.       terdapat kekeliruan dalam dasar pokok perjanjian tersebut
C.       bertentangan dengan ketentuan PBB
D.       tidak dilaksanakan oleh para pihak
E.       tidak mendapat pengesahan

21.    Beberapa lembaga yang berperan aktif dalam proses out put yaitu ….
        A.    LSM, BEM
        B.     birokrasi, peradilan dan pemerintah
        C.     parpol, mediamassa dan birokrasi
        D.    parpol, pressure group dan interest group
        E.     birokrasi, pemerintah dan partai politik

22.   Tiga komponen orientasi pada objek politik yang saling menunjang pada diri individu terhadap sistem politik adalah ….
        A.    output, input, feed back                       D.                evaluatif, normative, afektif
        B.     afektif, psikomotor, evaluatif       E.     kognitif, input, output
        C.     kognitif, afektif, evaluative

23.   Menurut Almond & Verba, yang dimaksud komponen kognitif pada klasifikasi orientasi politik adalah ….
        A.    kepuasan terhadap sistem politik
        B.     keputusan dan pendapat tentang objek – objek politik
        C.     pengetahuan dan kepercayaan partai politik
        D.    peran pemerintah dalam sistem politik
        E.     perasaan terhadap partai politik

24.   Wujud partisipasi positif masyarakat sebagai insan politik antara lain sebagai berikut, kecuali ….
        A.    aktif dalam proses pemilu
        B.     aktif dalam partai politik
        C.   memprovokasi massa menentang kebijakan
        D.    memperjuangkan hak politik
        E.     membentuk organisasi sosial politik


25.   Sikap yang harus dilaksanakan masyarakat terhadap kebijakan politik yang tidak representatif dengan tujuan dan kepentingan bersama adalah ….
        A.    membuat kegaduhan publik         D.    menuntut sesuai aturan
        B.     memprovokasi masa                                                E.     apatis

26.     Berakhirnya suatu perjanjian internasioanl adalah apabila...
A.       menimbulkan konflik di antara para pihak.
B.       Tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian
C.       Telah merugikan salah satu pihak
D.       Merugikan pihak/negara lain di luar perjanjian

27.     Dibuat perjanjian baru untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
Keanggotaan ASEAN bersifat...
A.       terbuka untuk semua negara di dunia
B.       terbuka untuk negara di kawasan ASEAN
C.       terbatas untuk negara-negara pendiri ASEAN
D.       tertutup untuk negara-negara di kawasan ASEAN

28.     suka rela untuk semua negara
Tingkatan tertinggi dari perwakilan konsuler adalah...
A.       duta besar
B.       konsulat jendral
C.       konsulat
D.       wakil konsulat
E.       agen konsulat

29.     Berikut ini yang bukan merupakan komponaen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional adalah...
A.       politik internasional
B.       study tentang peristiwa internasional
C.       hukum internasional
D.       organisasi dan adiminstrasi internasional
E.       kepentingan nasional

30.     Berikut ini yang bukan merupakan hal-hal yang melatarbelakangai pentingnya hubungan internasional adalah...
A.       setiap negara tidak dapat hidu sendiri di dunia
B.       setiap negara saling ketergantungan
C.       stiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda
D.       negara maju dapat menguasai negara berkembang
E.       untuk memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara

31.     Di era globalisasi seperti saat ini hubungan antar bangsa atau hubungan intrnasional sangat diperlukan oleh setiap negara karena...
A.       negara yang tidak kerja sama dengan negara lain akan ketinggalan bahkan akan dikucilkan
B.       untuk menjamin kesejahteraan rakyat seluruh dunia
C.       Setiap negara berkembang pasti tergantung kepada negara maju
D.       Kekuatan negara maju dapat mengancam negara berkembang
E.       Semua negara terikat oleh hukum internasional yang mengharuskan melakukan kerja sama dengan negara lain.

32.     Perilaku yang dipegunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan dengan negara-negara lain yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dengan tetap berlandaskan ideologi negaranya merupakan pengertian dari...
A.       politik luar negeri
B.       politik internasional
C.       hubungan intrenasional
D.       diplomasi
E.       negosiasi

33.   Pelaksanaan budaya politik Indonesia harus sesuai dengan ….
        A.    pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Negara
        B.     tujuan yang hendak di capai
        C.     keinginan setiap individu
        D.    harus berpihak pada kepentingan dominan
        E.     keinginan pemimpin bangsa

34. Proses penanaman (pembentukan) nilai-nilai politik dan menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik merupakan pengertian tentang …
        A.    budaya politik                              C.     sosialisasi politik E. manajemen politik
        B.     komunikasi politik                       D.    partisipasi politik

35.   Salah satu dari dua hal yang merupakan makna dari proses sosialisasi politik yaitu ….
        A.    diwujudkan hanya dalam kampanye politik
        B.     berjalan tidak terus menerus selama hidup seseorang
        C.     hanya berlangsung secara formal tidak informal
        D.    hanya dilakukan oleh para politikus
        E.     sosialisasi politik dapat langsung maupun tidak langsung

36. Sarana agen sosialisasi politik diantaranya adalah ….
        A.    keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa
        B.     sekolah, teman pergaulan, tempat beribadah
        C.     lingkungan RT, kelurahan, kecamatan
        D.    diskusi, seminar, symposium, Paguyuban
        E.     arisan, kantor, sekolah, pasar

37.   Dibawah ini merupakan ciri berkembangnya partisipasi politik masyarakat, kecuali ….
        A.    semakin tingginya perilaku anarkis 
        B.     semakin terbukanya komunikasi politik
        C.     berkurangnya jumlah golput pada pemilu
        D.    pemerintah lebih transparan dan akomodatif
        E.     lahirnya organisasi sosial dan politik

38.  Politik luar negeri indonesia adalah bebas aktif, berikut ini yang bukan merupakan arti bebas dari politik tersebut adalah ...
A.       Indonesia tidak memihak kekuatan negara manapun di dunia
B.       Bebas sebagai negara yang berdaulat
C.       Kebebasan sesuai dengan pandangan dan pemikiran pemimpin bangsa Indonesia
D.       Kebebasan yang didasari atas ideologi pancasila dan UUD 1945
E.       Kebebasan yang dibatasi ideologi bangsa

39.     Istilah bebas aktif sebagai sifat politik luar negeri Indonesia tertuang dalam Tap. MRPS nomor...
A.       XII/MPRS/1966
B.       XII/MPRS/1967
C.       XII/MPRS/1968
D.       XII/MPRS/1969
E.       XII/MPRS/1965

40.      Berikut ini yang merupakan pengertian aktif dari politik luar negeri Indonesia adalah....
A.       selalu hadir setiap ada undangan internasional
B.       menjadi pengurus lembaga Internasional
C.       selalu aktif dalam penyelesaian kejadian internasional sesuai komitmen bangsa
D.       aktif menjadi anggota lembaga-lembaga internasional
E.       aktif mengikuti perkembangan informasi yang berkaitan dengan kejadian internasional.

41.     Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang munculnya politik luar negeri Indonesia ”bebas aktif” adalah...
a.        Setelah perang dunia kedua, munculnya dua pusat kekuatan yaitu Amerika dan Uni Soviet.
b.        Meledaknya semangat nasionalisme di wilayah Asia dan Afrika
c.        Gerakan anti kolonilaisme di negara-negara berkembang
d.        Keinginan Indonesia untuk bersikap netral
e.        Agar Indonesia diakui oleh dunia, sebagai negara besar di wilayah asia.

42.      Ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet setelah perang kedua dikenal dengan istilah...
a.          Gencatan senjata
b.          Perang terbuka
c.          Perang dingin
d.          Perang pemikiran
e.          Perang politik, ekonomi dan keamanan

43.     Paska perang dunia kedua, adanya dua kekuatan atau dua kutup yaitu Amerika dan Uni Soviet biasa disebut dengan istilah...
a.        Transformasi
b.        Bipolarisasi
c.        Reformasi
d.        Suksesi
e.        Degradasi

44.      Menurut Clymer Rodee, berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan politik luar negeri adalah...
a.        Letak geografis
b.        Jumlah penduduk
c.        Kekayaan alam
d.        Rumpun bangsa
e.        Sejarah perjuangan bangsa

45.      Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah...
a.        Konstitusi
b.        UUD 1945
c.        UU No. 37 Tahun 1999
d.        UU No. 24 Tahun 2000
e.        UU No. 25 Tahun 2004

46.      Berikut ini yang bukan merupakan landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah...
a.          UU No. 37 Tahun 1999
b.          UU No. 24 Tahun 2000
c.          UU No. 25 Tahun 2004
d.          UU No. 24 Tahun 2004
e.          PP No. 7 Tahun 2005

47.   Adanya wujud budaya politik kaula disebabkan oleh faktor, dibawah ini, kecuali ….
        A.    penyempitan ruang politik di masyarakat
        B.     adanya pengekangan hak politik
        C.     karena  pemimpin yang otoriter
        D.    adanya kolonialisme yang berkepanjangan
        E.     adanya kebebasan keturutsertaan masyarakat dalam politik

48. Yang mencirikan budaya politik parokial yaitu, kecuali …
        A.    masih memegang tradisi yang sangat kuat
        B.     pemerintahan  demokratis
        C.     rendahnya pengetahuan
        D.    masyarakat tidak peduli terhadap sistem politik
        E.     belum adanya pembagian

49. Dibawah ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan budaya politik, kecuali …
        A.    geografis                                      C.     tingkat pendidikan                       E. tingkat ekonomi
        B.     tingkat usia                                  D.    sistem pemerintahan demokratis

50. Hal yang sangat mendasari masyarakat untuk berpartispasi dalam aktivitas politik adalah ….
        A.    menyadari sebagai bangsa            D. menyadari sebagai insan politiknya
        B.     mencari kekuasaan                                          E. mencari popularitas
        C.     mencari keuntungan

51. Jika dalam suatu masyarakat terdapat tokoh penting yang memegang pernanan penting dan bersikap menggerakan serta mempengaruhi pilihan politik masyarakat maka hal tersebut merupakan …
        A.    pemasungan pilihan politik masyarakat
        B.     ketidakpedulian masyarakat terhadap proses politik yang sedang berlangsung
        C.     langkah optimal dalam menciptakan stabilitas dan keamanan dalam masyarakat
        D.    upaya sosialisasi politik kepada masyarakat
        E.     mobilisasi terhadap masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya

52.   Contoh sosialisasi politik dilingkungan lembaga pendidikan sekolah adalah ….
        A.    pemberlakuan kurikulum dalam proses belajar mengajar
        B.     penyampaian pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah
        C.     penyampian motivasi oleh kandidat capres
        D.    penanaman disiplin melalui pemberlakuan poin pada pelajaran di sekolah
        E.     penyampaian kebijakan pemerintah melalui penyuluhan

53.  Pengertian umum perjanjian internasional yang mengatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara bangsa-sangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dikemukakan oleh...
a.        Adam Malik
b.        Ir. Soekano
c.        Muchtar Kusuma Atmaja
d.        Umar Wirahadi Kusumah
e.        Muhamad Hatta

54.  Perjanjian yang bertujuan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai ha-hal penting, tetapi yang tidak bersifat politik tinggi disebut...
a.        Treaties
b.        Convention
c.        Agreement
d.        Charter
e.        Declaration

55.      Perjanjian internasional yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan peraturan yang permanen dan terperinci disebut...
a.        Modus Vivendi
b.        Convention
c.        Agreement
d.        Final Act
e.        Declaration

56.     Berikut ini yang merupakan jenis perjanjian yang memiliki sifat menentukan adalah...
a.        perjanjian tentang tapal batas Negara
b.        perjanjian tentang perdagangan
c.        perjanjian tentang pengiriman tenaga kerja
d.        perjanjian tentang pertukaran pelajar
e.        perjanjian tentang ekspor-impor

57.     Tahapan umum pembuatan perjanjian secara berurut adalah...
a.        Negotiation – Ratification – Signature
b.        Ratification – Negotiation – Signature
c.        Signature – Ratification – Negotiation
d.        Negotiation – Signature – Ratification
e.        Signation – Negotiation – Ratification

58.     Deklarasi pembentukan ASEAN ditanda tangani oleh perwaklan 5 negara , berikut ini yang bukan merupakan negara yang ikut dalam tanda tangan pembentukan ASEAN adalah...
a.        Indonesia
b.        Malaysia
c.        Filipina
d.        Singapura
e.        Brunei Darussalam

59.     Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara merupakan...
a.        Semangat berdirinya ASEAN
b.        Maksud dan tujuan ASEAN
c.        Motto ASEAN
d.        Latar belakang berdirinya ASEAN
e.        Pendidikan tentang ASEAN

60.      51 Negara peserta konfrensi pembentukan PBB di San Fransisco pada tahun 1945 disebut ...
a.        Members class
b.        Original members
c.        Subsequent members
d.        Original Class
e.        Members Original

61. Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi politik dapat di wujudkan dengan cara ….
        A.    sikap otoriter ayah sebagai kepala keluarga terhadap anak-anaknya
        B.     perayaan ulang tahun
        C.     diskusi antar anggota keluarga mengenai berita tentang politik yang disaksikan di televis
        D.    penerapan aturan yang tegas bagi anak
        E.     arisan paguyuban sedaerah

62. Contoh sosialisasi politik dilingkungan pergaulan yaitu ….
        A.    membincangkan mengenai kontestan kompetisi mamamia yang disiarkan di stasiun TV
        B.     membincangkan mengenai gossip
        C.     berdiskusi mengenai langkah dalam mengajukan proyek usaha
        D.    berdiskusi mengenai tipe ideal calon kepala daerah serta visi misi politiknya
        E.     membincangkan mengenai fashion     

63. Pendidikan politik harus di tanamkan sejal usia ….
        A.    dini                                              C.     sekolah                                        E. dewasa
        B.     remaja                                          D.    tua

64. Sosialisasi politik hakikatnya terlaksana dalam waktu ….
        A.    setelah seseorang aktif dalam partai politik 
        B.     terhenti saat usia remaja
        C.     dimulai pada saat telah mapan
        D.    dijalankan hanya pada masa sekolah
        E.     sepanjang kehidupan manusia normal
       
65. Proses penyampaian pesan berupa input politik dari komunikator kepada komunikan merupakan pengertian dari ….
        A.    kesepakatan politik                      C.     budaya politik      E. dinamika politik
        B.     komunikasi politik                       D.    sosialisasi politik

66.  Berikut ini yang bukan merupakan subjek hukum internasional adalah...
a.        Negara
b.        Palang Merah Internasional
c.        Bank Pembangunan Asia
d.        Organisasi Internasional
e.        Tahta Suci

67.   Berikut ini yang merupakan sengketa/masalah internasional dalam bidang politik adalah...
a.        Adanya sejumlah negara yang memiliki reaktot nuklir
b.        Masalah lingkungan dan penanganannya seperti pencemaran laut akibat uji coba nuklir
c.        Terorisme internasional
d.        Penularan dan penanggulangan penyakit
e.        Pelanggaran hak asasi manusia

68.     Penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah cara yang terbaik, berikut ini yang merupakan penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah...
a.        Reprisal
b.        Perang
c.        Retorsi
d.        Arbitrase
e.        Blokade

69.     Berikut ini yang merupakan penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan adalah...
a.        Negosiasi, mediator atau konsiliasi
b.        Blokade
c.        Oleh mahkamah internasional
d.        Penyelesaian di bawah PBB
e.        Arbitrase

70.      Pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lawan dalam suatu sengketa disebut...
a.        Reprisal
b.        Perang
c.        Retorsi
d.        Arbitrase
e.        Blokade

71.      Agar peperangan yang terjadi antar negara tidak bertindak brutal, maka diatur tentang perlindungan korban perang atau pertikaian bersenjata dalam aturan yang disebut...
a.        Konvensi Wasington
b.        Konvensi Jenewa
c.        Konvensi Den Hak
d.        Konveni Dunia
e.        Konvensi perang

72.      Berikut ini yang bukan merupakan penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan bukan perang adalah...
a.        Reprisal
b.        Embargo
c.        Retorsi
d.        Arbitrase
e.        Blokade

73.     Yang biasa disebut dengan konvensi Tata Cara Perang adalah…
a.        Konvensi Wasington
b.        Konvensi Jenewa
c.        Konvensi Den Hak
d.        Konveni Dunia
e.        Konvensi perang

74.  Dibawah ini adalah unsur-unsur komunikasi kecuali ….
        A.    media                                           C.     komunikasi          E. komunikator
        B.     teman pergaulan                           D.    pesan

75.  Sikap yang harus dikembangkan dalam menerima keputusan bersama adalah ….
        A.    dilaksanakan jika hasil keputusan sesuai                 D.    kecermatan 
        B.     mengutamakan kepentingan mayoritas                    E.     keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab
        C.     arogansi dan penolakan
       
76.   Jika suatu hasil musyawarah telah disepakati bersama terdapat suatu golongan yang berbeda kepentingan maka golongan tersebut seharusnya bersikap ….
        A.    bersikap arogan dengan menciptakan pertentangan
        B.     mengadu argumentasi hingga forum dapat menerima
        C.     melakukan lobby politik dengan manuver proyek politik
        D.    menghormati kebebasan berpendapat dan perbedaan prinsip
        E.     mempertahankan kepentingannya dengan mengajukan class action

77.  Dalam situasi negara yang krisis maka sikap kita sebagai rakyat adalah ….
        A.    mengajukan disintegrasi bangsa sebagai solusi
        B.     melancarkan aksi terror
        C.     memprovokasi masa agar menerima ideologi baru
        D.    tetap bersikap tertib dan tetap setia pada Pancasila
        E.     membuat kerusuhan agar semua menjadi kacau

78. Sikap ideal sebagai pelajar terhadap fenomena globalisasi adalah ….
        A.    pragmatism                                 D.     menerapkan nasionalisme pancasila
        B.     berorientasi pada gaya hidup liberal                         E.     mengikuti westernisasi
        C.     hedonisme
       
79.  Hal positif yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam mebangun budaya politik partisipasi adalah ….
        A.    memprovokasi siswa lain untuk berbuat anarki
        B.     aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah
        C.     taat pada peraturan jika diawasi
        D.    lebih hanya memikirkan mengenai hasil ulangan
        E.     acuh tidak peduli

80. Fungsi komunikasi politik antara lain sebagai berikut, kecuali ….
        A.    sebagai sarana input politik
        B.     sebagai sosialisasi politik pada masyarakat
        C.     sebagai control social politik
        D.    sebagai bagian upaya diktaktorisme
        E.     sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat

81.   Dibawah ini merupakan fungsi partai politik kecuali ….
        A.    saran menghidupi keluarga                  D. saran pereda konflik
        B.     sarana sosialisasi politik                                          E. sarana komunikasi
        C.     sarana rekruitmen

82.  Embargo dan pemboikotan barang merupakan penyelesaian sengketa yang biasa disebut...
a.        Blokade masa damai
b.        Blokade masa perang
c.        Main hakim sendiri
d.        Reprisal
e.        Arbitrase

83.     Keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa internasional bersifat final, artinya...
a.        Tidak dimungkinkan kasasi
b.        Harus segera di eksekusi
c.        Tidak diberi peluang untuk banding
d.        Harus dihadiri oleh para pihak atau pengacaranya
e.        Memihak pihak ketiga

84.   Adanya jaminan terhadap kebebasan rakyat untuk berorganisi dan berpendapat dalam rangka turut berpartisipasi dalam politik diatur dalam UUD 1945 yaitu pasal ….
a.        Pasal 28                                  
b.        Pasal 29
c.        Pasal 27
d.        Pasal 30                                      
e.        Pasal 26

85.   Pendidikan politik yang baik secara ideal bagi kader partai politik maupun masyarakat luas bertujuan untuk ….
        A.    meningkatkan daya tahan masyarakat dari pengaruh budaya-budaya asing
        B.     memperoleh masa sebanyak-banyaknya dalam mendukung perolehan suara dalam pemilu
        C.     menyediakan formulir kepada masyarakat agar menjadi anggota partai politik
        D.    meningkatkan kesadaran akan hak sebagai anggota masyarakat
        E.     meningkatkan budaya politik yang sadar akan hak dan kewajibannya

86.   Sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia adalah ….
        A.    konservatif dan reaksioner          D.    nasional dan religius
        B.     dwi partai                                                                 E.     partai tunggal
        C.     multi partai

87.   Dalam sejarah politik Indonesia, pelaksanaan pemilu kali pertama diadakan pada tahun….
        A.    1954                                            C.     1955                                            E. 1947
        B.     1945                                            D.    1961

88.   Tujuan dari diselenggarakan pemilu adalah ….
        A.    sarana untuk politik dagang sapi
        B.     memberikan kesempatan rakyat untuk menyatukan pendapatnya
        C.     meredukasikan anggaran pengeluaran Negara
        D.    parpol mengembangkan kekuatan politiknya
        E.     memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat

89.   Pasal 22 E UUD 1945 mengatur tentang …
        A.    BPK                                             C.     MPR                    E. Presiden
        B.     Pemilu                                         D.    MA

90.Almond & Verba mengklasifikasikan budaya politik masyarakat dalam tiga macam yaitu …
a.        partisipan, kaula, subjek                                         
b.        abangan, santri dan priayi                   
c.        parokial, subjek, partisipasi
d.        parokial, partisipasi, priai
e.        parokial, kaula, abangan

91.  Rendahnya paritisipasi politik masyarakat dalam menentukan perubahan politik, adanya sikap otoriter pemerintah serta pembatasan ruang masyarakat untuk berpartisipasi politik adalah merupakan ciri dari budaya politik ….
a.        aktif                                                                        
b.        kaula
c.        partispasi                                    
d.        priai
e.        parochial

92.   Pendidikan politik yang baik secara ideal bagi kader partai politik maupun masyarakat luas bertujuan untuk ….
a.        meningkatkan daya tahan masyarakat dari pengaruh budaya-budaya asing
b.        memperoleh masa sebanyak-banyaknya dalam mendukung perolehan suara dalam pemilu
c.        menyediakan formulir kepada masyarakat agar menjadi anggota partai politik
d.        meningkatkan kesadaran akan hak sebagai anggota masyarakat
e.        meningkatkan budaya politik yang sadar akan hak dan kewajibannya

93.   Dibawah ini merupakan fungsi partai politik kecuali ….
a.        saran menghidupi keluarga                  
b.        sarana sosialisasi politik                                         
c.        sarana rekruitmen
d.        saran pereda konflik
e.        sarana komunikasi

94.   Sarana agen sosialisasi politik diantaranya adalah ….
a.        keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa
b.        sekolah, teman pergaulan, tempat beribadah
c.        lingkungan RT, kelurahan, kecamatan
d.        diskusi, seminar, symposium, Paguyuban
e.        arisan, kantor, sekolah, pasar

95.   Tujuan dari diselenggarakan pemilu adalah ….
a.        sarana untuk politik dagang sapi
b.        memberikan kesempatan rakyat untuk menyatukan pendapatnya
c.        meredukasikan anggaran pengeluaran Negara
d.        parpol mengembangkan kekuatan politiknya
e.        memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat

96. Dibawah ini merupakan asas pemilu di Indonesia, kecuali ….
        A.    spekulatif                                     C.     jujur                     E. bebas
        B.     langsung                                      D.    rahasia

97. Hal yang perlu dihindari oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu adalah ….
        A.    melaksanakan pemilu secara luber dan jurdil
        B.     tidak menekan masyarakat untuk memilih
        C.     menjadi golput dalam pemilu
        D.    memberi kebebasan menentukan pilihan
        E.     melaksanakan pemilu dengan tertib    

98. Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat merupakan pengertian dari ….
        A.    komunikasi politik                       C.     kebudayaan politik                      E. sistem politik
        B.     partai politik                                D.    ideologi politik

99. Aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik disebut….
        A.    komunikasi politik                       D.    sosialisasi politik
        B.     partisipasi politik                         E.     sistem politik
        C.     dinamika politik

100.  Dibawah ini merupakan asas pemilu di Indonesia, kecuali ….
a.        spekulatif                                                                        
b.        langsung
c.        jujur                                            
d.        rahasia
e.        bebas