ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara.

ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok.

Negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan  tanggal menjadi anggota, adalah Indonesia (8 Agustus 1967); Malaysia (8 Agustus 1967); Singapura (8 Agustus 1967); Thailand (8 Agustus 1967); Filipina (8 Agustus 1967); Brunei Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 Juli 1995); Laos (23 Juli 1997); Myanmar (23 Juli 1997); Kamboja (30 April 1999).

Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.

 

ASEAN memiliki Prinsip yang dipegang teguh yakni :

• Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
• Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN;
• Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
• Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

Struktur organisasi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan negara anggota.

Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) adalah pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN.

Dewan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community Council) adalah pertemuan para Menteri yang membidangi tiga pilar Masyarakat ASEAN, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial-Budaya.

Pertemuan Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) adalah pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

Pertemuan tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN Senior Officials’ Meeting) adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

Sekretariat ASEAN adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerja sama ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Komite Wakil Tetap ASEAN adalah forum para Duta Besar/Wakil Tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Sekretariat Nasional adalah pumpunan kegiatan (focal point) tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN.

Komisi Antarpemerintah untuk HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) adalah Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN.

Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja Nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia

Sesuai dengan persetujuan (Host Country Agreement) antara Pemerintah Indonesia dan ASEAN, Pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi kantor baru Sekretariat ASEAN dengan menghibahkan gedung eks Kantor Walikota Jakarta Selatan. Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sayembara disain gedung baru Sekretariat ASEAN dan rancangan pemenang sayembara tersebut diumumkan pada tanggal 23 Desember 2015.

Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai:

• Penghubung antar badan dan komite di ASEAN;
• Penghubung ASEAN dengan pihak eksternal, termasuk organisasi internasional;
• Pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

 Perserikatan Bangsa Bangsa PBB 

 

Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya.

Tujuan utama PBB adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939–1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Empat kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah

1. Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah
2. Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahanya sendiri
3. Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia
4. Perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.

Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Prancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Prancis, sehingga Prancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.

Bahasa resmi

PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen. Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Prancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol.

Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama) sedangkan Bahasa Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar negara anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara).

Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris Britania dengan Ejaan Oxford.

Standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.

Berikut daftar negara anggota PBB beserta tahun bergabungnya seperti dikutip dari un.org: Afghanistan - 19 November 1946 Afrika Selatan - 7 November 1945 Albania - 14 Desember 1955 Aljazair - 8 Oktober 1962 Amerika Serikat - 24 Oktober 1945 Andorra - 28 Juli 1993 Angola - 1 Desember 1976 Antigua dan Barbuda - 11 November 1981 Arab Saudi - 24 Oktober 1945 Argentina - 24 Oktober 1945 Armenia - 2 Maret 1992 Australia - 1 November 1945 Austria - 14 Desember 1955 Azerbaijan - 2 Maret 1992 Bahama - 18 September 1973 Bahrain - 21 September 1971 Bangladesh - 17 September 1974 Barbados - 9 Desember 1966 Belanda - 10 Desember 1945 Belarus - 24 Oktober 1945 Belgia - 27 Desember 1945 Belize - 25 September 1981 Benin - 20 September 1960 Bhutan - 21 September 1971 Bolivia - 14 November 1945 Bosnia dan Herzegovina - 22 Mei 1992 Botswana - 17 Oktober 1966 Brasil - 24 Oktober 1945 Brunei Darussalam - 21 September 1984 Bulgaria - 14 Desember 1955 Burkina Faso - 20 September 1960 Burundi - 18 September 1962 Tanjung Verde - 16 September 1975 Chad - 20 September 1960 Chile - 24 Oktober 1945 Pantai Gading - 20 September 1960 Denmark - 24 Oktober 1945 Djibouti - 20 September 1977 Dominika - 18 Desember 1978 Ekuador - 21 Desember 1945 El Salvador - 24 Oktober 1945 Eritrea - 28 Mei 1993 Estonia - 17 September 1991 Ethiopia - 13 November 1945 Rusia - 24 Oktober 1945 Fiji - 13 Oktober 1970 Filipina - 24 Oktober 1945 Finlandia - 14 Desember 1955 Gabon - 20 September 1960 Gambia - 21 September 1965 Georgia - 31 Juli 1992 Ghana - 8 Maret 1957 Grenada - 17 September 1974 Guatemala - 21 November 1945 Guinea - 12 Desember 1958 Guinea-Bissau - 17 September 1974 Guinea Khatulistiwa - 12 November 1968 Guyana - 20 September 1966 Haiti - 24 Oktober 1945 Honduras - 17 Desember 1945 Hongaria - 14 Desember 1955 India - 30 Oktober 1945 Indonesia - 28 September 1950 Iran - 24 Oktober 1945 Irak - 21 Desember 1945 Irlandia - 14 Desember 1955 Islandia - 19 November 1946 Israel - 11 Mei 1949 Italia - 14 Desember 1955 Jamaika - 18 September 1962 Jepang - 18 Desember 1956 Jerman - 18 September 1973 Kamboja - 14 Desember 1955 Kamerun - 20 September 1960 Kanada - 9 November 1945 Kazakhstan - 2 Maret 1992 Kenya - 16 Desember 1963 Kepulauan Marshall - 17 September 1991 Kepulauan Solomon - 19 September 1978 Britania Raya dan Irlandia Utara - 24 Oktober 1945 Kirgizstan - 2 Maret 1992 Kiribati - 14 September 1999 Kolombia - 5 November 1945 Komoro - 12 November 1975 Kongo - 20 September 1960 Kosta Rika - 2 November 1945 Kroasia - 22 Mei 1992 Kuba - 24 Oktober 1945 Kuwait - 14 Mei 1963 Latvia - 17 September 1991 Lebanon - 24 Oktober 1945 Lesotho - 17 Oktober 1966 Liberia - 2 November 1945 Libya - 14 Desember 1955 Liechtenstein - 18 September 1990 Lithuania - 17 September 1991 Luksemburg - 24 Oktober 1945 Madagaskar - 20 September 1960 Maladewa - 21 September 1965 Malawi - 01 Desember 1964 Malaysia - 17 September 1957 Mali - 28 September 1960 Malta - 01 Desember 1964 Mauritania - 27 Oktober 1961 Mauritius - 24 April 1968 Meksiko - 7 November 1945 Mesir - 24 Oktober 1945 Mikronesia - 17 September 1991 Monako - 28 Mei 1993 Mongolia - 27 Oktober 1961 Montenegro - 28 Juni 2006 Maroko - 12 November 1956 Mozambik - 16 September 1975 Myanmar - 19 April 1948 Namibia - 23 April 1990 Nauru - 14 September 1999 Nepal - 14 Desember 1955 Niger - 20 September 1960 Nigeria - 7 Oktober 1960 Nikaragua - 24 Oktober 1945 Norwegia - 27 November 1945 Oman - 7 Oktober 1971 Pakistan - 30 September 1947 Palau - 15 Desember 1994 Panama - 13 November 1945 Papua Nugini - 10 Oktober 1975 Paraguay - 24 Oktober 1945 Perancis - 24 Oktober 1945 Peru - 31 Oktober 1945 Polandia - 24 Oktober 1945 Portugal - 14 Desember 1955 Qatar - 21 September 1971 Republik Afrika Tengah - 20 September 1960 Republik Arab Suriah - 24 Oktober 1945 Republik Bekas Yugoslav Makedonia - 8 April 1993 Republik Bersatu Tanzania - 14 Desember 1961 Republik Ceko - 19 Januari 1993 Republik Demokratik Kongo - 20 September 1960 Republik Demokratik Rakyat Laos - 14 Desember 1955 Republik Dominika - 24 Oktober 1945 Republik Korea - 17 September 1991 Republik Rakyat Demokratik Korea - 17 September 1991 Republik Moldova - 2 Maret 1992 Rumania - 14 Desember 1955 Rwanda - 18 September 1962 Saint Kitts and Nevis - 23 September 1983 Saint Lucia - 18 September 1979 Saint Vincent and the Grenadines - 16 September 1980 Samoa - 15 Desember 1976 San Marino - 02 Maret 1992 Sao Tome and Principe - 16 September 1975 Selandia Baru - 24 Oktober 1945 Senegal - 28 September 1960 Serbia - 1 November 2000 Seychelles - 21 September 1976 Sierra Leone - 27 September 1961 Singapura - 21 September 1965 Siprus - 20 September 1960 Slovenia - 22 Mei 1992 Slowakia - 19 Januari 1993 Somalia - 20 September 1960 Spanyol - 14 Desember 1955 Sri Lanka - 14 Desember 1955 Sudan - 12 November 1956 Sudan Selatan - 14 Juli 2011 Suriname - 04 Desember 1975 Swaziland - 24 September 1968 Swedia - 19 November 1946 Swiss - 10 September 2002 Tajikistan - 02 Maret 1992 Thailand - 16 Desember 1946 Timor-Leste - 27 September 2002 Tiongkok - 24 Oktober 1945 Togo - 20 September 1960 Tonga - 14 September 1999 Trinidad dan Tobago - 18 September 1962 Tunisia - 12 November 1956 Turki - 24 Oktober 1945 Turkmenistan - 02 Maret 1992 Tuvalu - 5 September 2000 Uganda - 25 Oktober 1962 Ukraina - 24 Oktober 1945 Uni Emirat Arab - 9 Desember 1971 Uruguay - 18 Desember 1945 Uzbekistan - 02 Maret 1992 Vanuatu - 15 September 1981 Venezuela - 15 November 1945 Vietnam - 20 September 1977 Yaman - 30 September 1947 Yordania - 14 Desember 1955 Yunani - 25 Oktober 1945 Zambia - 01 Desember 1964 Zimbabwe - 25 Agustus 1980